Menurutnya, berkaitan dengan frasa “dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 masih membuka ruang penafsiran, apakah dilaksanakan secara langsung, atau secara tidak langsung melalui DPRD.

Ungkapan tersebut disampaikan saat memberikan pengantar dalam Tadarus Ramadan Lakpesdam NU Depok yang mengangkat tema “Demokrasi Delegatif atau Partisipatif?: Menakar Ulang Wacana Pilkada Tidak Langsung” pada Ahad (1/3/2026) secara daring melalui Zoom.

“Ini memberikan ruang open legal policy bagi pembentuk undang-undang untuk menentukan mekanisme pemilihan kepala daerah, apakah dipilih secara langsung oleh rakyat atau melalui lembaga perwakilan,” ujarnya.

Namun demikian, Fathudin menekankan, bahwa arah kebijakan tersebut pada akhirnya perlu dikembalikan pada aspirasi publik. Ia mencontohkan peristiwa pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2014, ketika DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 yang mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Kebijakan tersebut menuai resistensi dan penolakan luas dari masyarakat.

Sebagai respons atas dinamika tersebut, kata dia, Presiden SBY kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Perppu ini membatalkan UU Nomor 22 Tahun 2014 dan mengembalikan mekanisme pilkada langsung.

Penerbitan Perppu tersebut didasarkan pada pertimbangan adanya kegentingan yang memaksa, sekaligus untuk menjaga prinsip kedaulatan rakyat dalam praktik demokrasi.

“Artinya, secara hukum mungkin saja terjadi perubahan mekanisme, tetapi faktor legitimasi publik dan penerimaan masyarakat menjadi sangat menentukan,” tegasnya.

Kegiatan itu menghadirkan narasumber utama, Banani Bahrul, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang periode 2023–2028 dan Ahmad Syafiq Maulana, S.H., sebagai Pengurus Lakpesdam NU Depok yang turut memperkaya diskusi dengan perspektif kepemiluan dan tata negara.

Faktanya, perjalanan regulasi pilkada di Indonesia sangatlah kompleks. Sejak era UU Nomor 5 Tahun 1974 yang menempatkan DPRD sebagai pemilih kepala daerah, kemudian perubahan melalui UU Nomor 32 Tahun 2004 yang memperkenalkan pilkada langsung dan mulai dilaksanakan sejak 2005.

Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi juga memengaruhi konstruksi hukum pilkada, termasuk Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah termasuk dalam rezim pemilu dan mengunci model keserentakan pemilihan nasional dan lokal.

Diskusi berlangsung interaktif dengan partisipasi peserta dari berbagai kalangan. Sejumlah penanya menyoroti aspek efektivitas, biaya politik, serta kualitas demokrasi dalam sistem pilkada langsung maupun tidak langsung.

Melalui forum ini, Lakpesdam NU Depok berharap masyarakat semakin tercerahkan dalam memahami perdebatan demokrasi delegatif dan partisipatif, sekaligus menguatkan komitmen kebangsaan yang berlandaskan nilai-nilai konstitusi, keadilan, dan kemaslahatan bersama.

(Rozi)

The post Tadarus Lakpesdam NU Depok: Wacana Pilkada Tidak Langsung Bergantung pada Aspirasi Publik first appeared on LAKPESDAM.

Dalam sambutannya, Ketua Lakpesdam NU Kota Depok, Dr. Fathudin Kalimas, S.HI., S.H., MA.Hum., M.H menyampaikan bahwa isu ambang batas perwakilan (parliamentary threshold/PT) menjadi krusial di tengah proses revisi Undang-Undang Pemilu yang kembali masuk dalam agenda pembahasan nasional. Meski diyakini ambang batas tetaplah konstitusional, besaran persentasenya tetap menjadi ruang terbuka untuk diperdebatkan. Perdebatan inilah, kata dia, yang akan mempengaruhi desain demokrasi perwakilan yang konstitusional di masa depan. “Perdebatan mengenai besaran parliamentary threshold bukan sekadar soal angka, tetapi menyangkut arah desain dan kualitas demokrasi kita ke depan,” ujarnya.

Pada sesi pemaparan, Dr. Erfandi menjelaskan bahwa ambang batas perwakilan pada dasarnya bertujuan menyederhanakan sistem kepartaian dan menciptakan stabilitas pemerintahan dalam sistem presidensial. Namun, adanya ambang batas mengakibatkan besarnya suara rakyat yang terbuang dan tidak terkonversi menjadi kursi di DPR. Karena itu, Erfandi mengusulkan sejumlah konsep dan model alternatif jika memang pada akhirnya ambang batas parlemen tetap dipertahankan. Ia mencontohkan sejumlah perbandingan praktik di sejumlah negara (best practice), seperti di Polandia atau di Jerman.

Di Polandia, kata Erfandi, terdapat penerapan ambang batas alternatif bagi partai yang tidak lolos parlamentary threshold dengan berkoalisi dengan sesama partai yang tidak lolos. Hanya saja, persentase ambang batas awal ditambah 1%. “Jadi misalnya kalau di Polandia itu, pemberlakuan PT 4% atau 5%, maka bagi partai politik yang tidak lolos PT, bisa masuk ke parlemen dengan berkoalisi, di mana koalisinya itu sampai kepada 5%,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mengusulkan pemberlakuan konsep PT seperti diberlakukan di Jerman di mana ambang batas diberlakukan juga di masing-masing daerah pemilihan (dapil). Misalnya dapil Jawa Timur XI, di sana terdapat pemberlakuan PT. Dengan itu, partai politik itu akan bersaing secara fair. “Kalau misalnya partai politik yang berkuasa, yang suaranya terbanyak saat ini, tapi di daerah di dapil itu nggak memenuhi PT, ya nggak bisa masuk juga untuk mewakili di situ. Kalau sekarang kan nggak. Karena misalnya yang sekarang diberlakukan nasional, bagi partai politik yang tidak lolos, maka suaranya dilimpahkan kepada partai politik yang suaranya di bawah yang terbanyak,” tambah Erfandi.

Selain itu, Dikri Mulia juga menambahkan, adanya penerapan ambang batas parlemen merupakan bentuk logis dari pilihan sistem perwakilan proporsional. Menurutnya, sistem semacam ini sangat rentan menimbulkan instabilitas politik akibat terbentuknya sistem multipartai yang ekstrem. Kendati demikian, menurut Dikri pembatasan sangat mungkin dapat dilakukan melalui penurunan jumlah kursi pada tiap-tiap daerah pemilihan. Hal ini akan secara otomatis mengurangi jumlah partai di Parlemen. “Untuk mengatasi hal tersebut sebenarnya sudah ada pembatasan secara alamiah. Ketika pembatasan jumlah kursi perdapil, sekarang itu kan 3 sampai 10 kursi per-dapil. Mungkin itu bisa dipersempit jadi 3 sampai 6 atau 8. Nah itu akan mengurangi jumlah partai per-dapil dan otomatis nanti akan mengurangi jumlah partai juga di parlemen,” kata Dikri menjelaskan.

Diskusi berlangsung interaktif dengan partisipasi peserta dari sejumlah kalangan. Melalui kegiatan ini, Lakpesdam NU Depok berharap dapat terus berkontribusi dalam penguatan literasi demokrasi dan menghadirkan ruang tadarus gagasan yang mencerahkan, khususnya di bulan suci Ramadan.

The post Tadarus Ramadan Lakpesdam NU Depok, Ahli Tawarkan Konsep Ideal Ambang Batas Parlemen first appeared on LAKPESDAM.