Dalam diskusi yang berlangsung online itu, dua narasumber dihadirkan, yaitu Dr. Asep Kamaluddin Nashir, S.Ag., M.Si., dan Sunang Kori, S.E., M.M. Para pemateri mengupas isu tersebut dari perspektif hubungan internasional dan dinamika historis global yang saling berkelindan.

Mantan Ketua Umum Asosiasi Ilmu Hububngan Internasional Indonesia (AIHII), Asep Kamaluddin Nashir meminta Indonesia untuk bersikap tegas apabila BoP melenceng dari misi perdamaian. Menurutnya, Indonesia harus berani mengevaluasi bahkan meninggalkan keanggotaan BoP.

“Kalau BoP menjadi alat dominasi baru, maka Indonesia harus tegas. Jangan sampai ia menjadi substitusi permanen PBB dan keluar dari semangat awal pembentukannya,” tegas Asep.

Asep pun menjelaskan bahwa kemunculan BoP tidak bisa dilepaskan dari kritik Amerika Serikat terhadap Dewan Keamanan PBB yang dianggap lamban dalam menangani konflik global.

Namun, menurutnya, anggapan tersebut tidak sepenuhnya objektif. Pasalnya, pihak Amerika juga menjadi bagian dari negara yang mengakibatkan dinamika global juga menjadi tidak stabil.

“Secara faktual, lambannya PBB juga dipengaruhi oleh negara-negara besar itu sendiri, termasuk Amerika Serikat. Jadi ada paradoks di situ,” ujarnya.

Ia pun menila, BoP akan memiliki wajah ganda. Di satu sisi, lembaga ini menawarkan percepatan rekonstruksi Gaza karena didukung kekuatan finansial negara-negara anggotanya. Indonesia bahkan disebut diminta berkontribusi hingga Rp17 triliun untuk mendukung pemulihan tersebut.

Namun di sisi lain, ia mengingatkan adanya potensi hegemoni yang membayangi dunia global oleh satu kekuatan. Perdamaian, menurutnya, tidak sekadar berhentinya perang, tetapi juga menyangkut pengelolaan stabilitas ekonomi dan politik global.

“Dalam konteks kemanusiaan, ini adalah peluang besar bagi Indonesia untuk terlibat langsung dalam rekonstruksi Gaza. Apakah nanti berhasil atau tidak, itu bagian dari ikhtiar diplomatik kita,” katanya.

Sementara itu, Pengurus Lakpesdam PCNU Depok, Kori, melihat bahwa BoP sebagai fenomena yang berakar dari sejarah panjang dominasi global pasca-Perang Dunia II. Ia menilai dinamika geopolitik hari ini tidak bisa dilepaskan dari konfigurasi kekuatan besar dunia, terutama Amerika Serikat.

“BoP tidak lahir di ruang hampa. Ia punya akar historis dari bagaimana Amerika memosisikan diri sebagai kekuatan dominan pasca-Perang Dunia II,” ujarnya.

Kori juga menyinggung bagaimana relasi Amerika dengan konflik global, termasuk dukungannya terhadap Israel, memiliki dimensi historis dan politis yang kompleks. Dalam pandangannya, dinamika tersebut turut memengaruhi pola intervensi dan kebijakan perdamaian yang diusung Amerika di berbagai belahan dunia.

Ia mengaitkan konteks ini dengan sejarah kemerdekaan Indonesia yang, menurutnya, tidak sepenuhnya lepas dari konstelasi geopolitik global saat itu. Dari sudut pandang tersebut, ia menilai langkah Indonesia dalam merespons BoP harus dilakukan dengan kehati-hatian strategis.

“Perdamaian Gaza memang penting. Tetapi kita juga harus membaca siapa yang menginisiasi, apa kepentingannya, dan bagaimana implikasinya terhadap tatanan global,” katanya.

Dari sana, Tadarus Ramadan Lakpesdam PCNU Depok menghadirkan refleksi mendalam bahwa di balik adanya inisiasi perdamaian global, selalu ada dimensi politik, ekonomi, dan sejarah yang perlu dibaca secara kritis. Indonesia, dalam konteks ini, dituntut untuk cermat menimbang antara ikhtiar kemanusiaan dan menjaga kedaulatan sikap di panggung dunia.

(Rozi)

The post Lakpesdam NU Depok Soroti Board of Peace dan Sikap Indonesia terhadap Konflik Palestina first appeared on LAKPESDAM.

Menurutnya, berkaitan dengan frasa “dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 masih membuka ruang penafsiran, apakah dilaksanakan secara langsung, atau secara tidak langsung melalui DPRD.

Ungkapan tersebut disampaikan saat memberikan pengantar dalam Tadarus Ramadan Lakpesdam NU Depok yang mengangkat tema “Demokrasi Delegatif atau Partisipatif?: Menakar Ulang Wacana Pilkada Tidak Langsung” pada Ahad (1/3/2026) secara daring melalui Zoom.

“Ini memberikan ruang open legal policy bagi pembentuk undang-undang untuk menentukan mekanisme pemilihan kepala daerah, apakah dipilih secara langsung oleh rakyat atau melalui lembaga perwakilan,” ujarnya.

Namun demikian, Fathudin menekankan, bahwa arah kebijakan tersebut pada akhirnya perlu dikembalikan pada aspirasi publik. Ia mencontohkan peristiwa pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2014, ketika DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 yang mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Kebijakan tersebut menuai resistensi dan penolakan luas dari masyarakat.

Sebagai respons atas dinamika tersebut, kata dia, Presiden SBY kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Perppu ini membatalkan UU Nomor 22 Tahun 2014 dan mengembalikan mekanisme pilkada langsung.

Penerbitan Perppu tersebut didasarkan pada pertimbangan adanya kegentingan yang memaksa, sekaligus untuk menjaga prinsip kedaulatan rakyat dalam praktik demokrasi.

“Artinya, secara hukum mungkin saja terjadi perubahan mekanisme, tetapi faktor legitimasi publik dan penerimaan masyarakat menjadi sangat menentukan,” tegasnya.

Kegiatan itu menghadirkan narasumber utama, Banani Bahrul, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang periode 2023–2028 dan Ahmad Syafiq Maulana, S.H., sebagai Pengurus Lakpesdam NU Depok yang turut memperkaya diskusi dengan perspektif kepemiluan dan tata negara.

Faktanya, perjalanan regulasi pilkada di Indonesia sangatlah kompleks. Sejak era UU Nomor 5 Tahun 1974 yang menempatkan DPRD sebagai pemilih kepala daerah, kemudian perubahan melalui UU Nomor 32 Tahun 2004 yang memperkenalkan pilkada langsung dan mulai dilaksanakan sejak 2005.

Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi juga memengaruhi konstruksi hukum pilkada, termasuk Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah termasuk dalam rezim pemilu dan mengunci model keserentakan pemilihan nasional dan lokal.

Diskusi berlangsung interaktif dengan partisipasi peserta dari berbagai kalangan. Sejumlah penanya menyoroti aspek efektivitas, biaya politik, serta kualitas demokrasi dalam sistem pilkada langsung maupun tidak langsung.

Melalui forum ini, Lakpesdam NU Depok berharap masyarakat semakin tercerahkan dalam memahami perdebatan demokrasi delegatif dan partisipatif, sekaligus menguatkan komitmen kebangsaan yang berlandaskan nilai-nilai konstitusi, keadilan, dan kemaslahatan bersama.

(Rozi)

The post Tadarus Lakpesdam NU Depok: Wacana Pilkada Tidak Langsung Bergantung pada Aspirasi Publik first appeared on LAKPESDAM.

Dalam sambutannya, Ketua Lakpesdam NU Kota Depok, Dr. Fathudin Kalimas, S.HI., S.H., MA.Hum., M.H menyampaikan bahwa isu ambang batas perwakilan (parliamentary threshold/PT) menjadi krusial di tengah proses revisi Undang-Undang Pemilu yang kembali masuk dalam agenda pembahasan nasional. Meski diyakini ambang batas tetaplah konstitusional, besaran persentasenya tetap menjadi ruang terbuka untuk diperdebatkan. Perdebatan inilah, kata dia, yang akan mempengaruhi desain demokrasi perwakilan yang konstitusional di masa depan. “Perdebatan mengenai besaran parliamentary threshold bukan sekadar soal angka, tetapi menyangkut arah desain dan kualitas demokrasi kita ke depan,” ujarnya.

Pada sesi pemaparan, Dr. Erfandi menjelaskan bahwa ambang batas perwakilan pada dasarnya bertujuan menyederhanakan sistem kepartaian dan menciptakan stabilitas pemerintahan dalam sistem presidensial. Namun, adanya ambang batas mengakibatkan besarnya suara rakyat yang terbuang dan tidak terkonversi menjadi kursi di DPR. Karena itu, Erfandi mengusulkan sejumlah konsep dan model alternatif jika memang pada akhirnya ambang batas parlemen tetap dipertahankan. Ia mencontohkan sejumlah perbandingan praktik di sejumlah negara (best practice), seperti di Polandia atau di Jerman.

Di Polandia, kata Erfandi, terdapat penerapan ambang batas alternatif bagi partai yang tidak lolos parlamentary threshold dengan berkoalisi dengan sesama partai yang tidak lolos. Hanya saja, persentase ambang batas awal ditambah 1%. “Jadi misalnya kalau di Polandia itu, pemberlakuan PT 4% atau 5%, maka bagi partai politik yang tidak lolos PT, bisa masuk ke parlemen dengan berkoalisi, di mana koalisinya itu sampai kepada 5%,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mengusulkan pemberlakuan konsep PT seperti diberlakukan di Jerman di mana ambang batas diberlakukan juga di masing-masing daerah pemilihan (dapil). Misalnya dapil Jawa Timur XI, di sana terdapat pemberlakuan PT. Dengan itu, partai politik itu akan bersaing secara fair. “Kalau misalnya partai politik yang berkuasa, yang suaranya terbanyak saat ini, tapi di daerah di dapil itu nggak memenuhi PT, ya nggak bisa masuk juga untuk mewakili di situ. Kalau sekarang kan nggak. Karena misalnya yang sekarang diberlakukan nasional, bagi partai politik yang tidak lolos, maka suaranya dilimpahkan kepada partai politik yang suaranya di bawah yang terbanyak,” tambah Erfandi.

Selain itu, Dikri Mulia juga menambahkan, adanya penerapan ambang batas parlemen merupakan bentuk logis dari pilihan sistem perwakilan proporsional. Menurutnya, sistem semacam ini sangat rentan menimbulkan instabilitas politik akibat terbentuknya sistem multipartai yang ekstrem. Kendati demikian, menurut Dikri pembatasan sangat mungkin dapat dilakukan melalui penurunan jumlah kursi pada tiap-tiap daerah pemilihan. Hal ini akan secara otomatis mengurangi jumlah partai di Parlemen. “Untuk mengatasi hal tersebut sebenarnya sudah ada pembatasan secara alamiah. Ketika pembatasan jumlah kursi perdapil, sekarang itu kan 3 sampai 10 kursi per-dapil. Mungkin itu bisa dipersempit jadi 3 sampai 6 atau 8. Nah itu akan mengurangi jumlah partai per-dapil dan otomatis nanti akan mengurangi jumlah partai juga di parlemen,” kata Dikri menjelaskan.

Diskusi berlangsung interaktif dengan partisipasi peserta dari sejumlah kalangan. Melalui kegiatan ini, Lakpesdam NU Depok berharap dapat terus berkontribusi dalam penguatan literasi demokrasi dan menghadirkan ruang tadarus gagasan yang mencerahkan, khususnya di bulan suci Ramadan.

The post Tadarus Ramadan Lakpesdam NU Depok, Ahli Tawarkan Konsep Ideal Ambang Batas Parlemen first appeared on LAKPESDAM.

LAKPESDAM PCNU Kota Depok mempersembahkan diskusi publik bertajuk:

“Mencari Formula Ideal Ambang Batas Perwakilan”

Ramadan bukan hanya tentang ibadah spiritual, tapi juga momentum refleksi kebangsaan. Dalam diskusi ini, kita akan membahas bagaimana menemukan formula ideal ambang batas perwakilan dalam sistem demokrasi—agar lebih adil, proporsional, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Opening Remarks:
• Dr. Fathudin Kalimas, S.HI., SH., MA.Hum., M.H (Ketua Lakpesdam PCNU Depok)

Narasumber:
• Dr. Erfandi, S.H., M.H (Wakil Dekan FH Unusia)
• Dikri Mulia, S.H (Pengurus Lakpesdam PCNU Depok)

Moderator:
• Sifa Afyyah, S.H (Pengurus Lakpesdam PCNU Depok)

Rabu, 25 Februari 2026
15.30 WIB – selesai
Link Zoom: zoom.us/j/85169279698?pwd=aD8oobz9VfI1z22dsbUKadFJAEjdwD.1

Yuk gabung dan ajak teman-temanmu juga! Kita tadarus gagasan, memperkaya perspektif, dan merawat nalar demokrasi bersama.

#TadarusRamadan#LakpesdamNU#AmbangBatas

The post NGABUBURIT BERFAEDAH: TADARUS RAMADAN LAKPESDAM NU 🌙✨ first appeared on LAKPESDAM.

Undangan Webinar: From Campus to Global — Literasi Remote Work & Karir Digital (Sabtu, 17 Januari 2025 | 18.30 WIB)

Halo teman-teman muda Depok!

Lakpesdam NU Depok mengundang kamu untuk ikut Webinar: Literasi Remote Work & Pengembangan Karir Digital
Tema: From Campus to Global 

Di era sekarang, kerja nggak harus nunggu “kantor”—yang penting skill, portofolio, dan mindset. Di webinar ini kita bakal bahas cara mulai karir digital dan siap kerja remote dengan lebih terarah.

 Hari/Tanggal: Sabtu, 17 Januari 2025
 Waktu: 18.30 – 20.00 WIB
 Platform: Zoom

 Zoom Meeting
Meeting ID: 871 4529 9462
Passcode: 401069

Cocok buat kamu yang:

• mahasiswa/fresh graduate yang lagi cari arah karir
• pengin mulai kerja remote/freelance tapi bingung mulai dari mana
• mau upgrade skill dan bikin portofolio yang “dilihat” recruiter

Yuk gabung, ajak temanmu juga! Kita belajar bareng biar dari Depok bisa tembus peluang global.

Sampai ketemu di Zoom ya!
Salam hangat,
Lakpesdam NU Depok

The post From Campus to Global — Literasi Remote Work & Karir Digital first appeared on LAKPESDAM.

Ketua Lakpesdam PCNU Depok, Fathudin Kalimas, membuka acara dengan menegaskan pentingnya mengkaji persoalan keagamaan dan kesejahteraan masyarakat secara berdampingan. Ia menekankan bahwa Ramadhan adalah momen tepat untuk merawat kepekaan sosial serta merumuskan langkah konkret dalam menyikapi tantangan keadilan ekonomi dan politik.

Dalam sesi diskusi, Hilmy Firdausy, penerjemah buku “Walking With Comrades”, memaparkan gagasan Arundhati Roy mengenai perjuangan komunitas adat di India yang mempertahankan hak atas tanah dan sumber daya alam. Menurut Hilmy, kondisi itu selaras dengan realitas di Indonesia, di mana kelompok masyarakat adat masih berjuang menghadapi pembangunan yang kerap mengabaikan hak-hak mereka.

Sementara itu, Robi Sugara, Dosen FISIP UIN Jakarta, menyoroti bagaimana semangat perlawanan di buku Roy dapat dihubungkan dengan berbagai dinamika sosial di Tanah Air—mulai dari isu perampasan lahan hingga masalah lingkungan yang mempengaruhi kelompok rentan. Ia menilai, pendekatan kolaboratif antarormas, pemerintah, dan masyarakat sipil sangat dibutuhkan untuk memastikan kesejahteraan bersama.

Moderator Dikri Mulia memandu jalannya diskusi dengan lugas, menggali lebih jauh pemikiran Arundhati Roy yang menuntut keberpihakan kepada kaum terpinggirkan. Diskusi tersebut diakhiri dengan refleksi bahwa Ramadan bukan hanya waktu meningkatkan ibadah, melainkan juga kesempatan menghadirkan aksi nyata membela hak-hak kaum lemah di Indonesia.

Selain memperkaya wawasan tentang karya Arundhati Roy, para peserta diharapkan dapat memperkuat solidaritas sosial dan merumuskan langkah-langkah praksis. Dengan demikian, semangat “Walking With Comrades” bisa diaktualisasikan demi terciptanya keadilan sosial bagi semua lapisan masyarakat Indonesia.

The post Diskusi Buku “Walking With Comrades” Angkat Problematika Sosial Indonesia di Bulan Ramadhan first appeared on LAKPESDAM.

KBRN, Jakarta: Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU) Kota Depok masa bhakti 2024-2029, menggelar rapat kerja (Raker), di Gedung Syahida Inn, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Sabtu (18/01/2025).

Ketua Lakpesdam Fathudin Kalimas menegaskan dalam sambutannya bahwa Lakpesdam merupakan lembaga kajian, keberadaannya harus turut mendinamisir isu-isu baik yang ada di internal NU secara kelembagaan maupun isu-isu kemasyarakatan. Lakpesdam harus melibatkan diri dalam mendukung program PCNU, khususnya dalam konteks pengentasan persoalan warga NU di lapangan maupun kerja-kerja pemberdayaan sumber daya warga NU. 

“Lakpesdam perlu responsif terhadap dinamika dan perkembangan yang ada, oleh karena itu rencana kerja yang dibuat tidak saja dalam konteks untuk mendukung ketercapaian program-program PCNU Kota Depok secara kelembagaan, tetapi juga diharapkan berdampak bagi kemaslahatan maupun pengentasan persoalan yang dihadapi warga NU maupun masyarakat Kota Depok”, ujar Fathudin.

Fathudin juga mengungkapkan, Lakpesdam NU Depok telah menyiapkan sejumlah program strategis baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Semua program tersebut diarahkan untuk mengawal kesuksesan program-program prioritas yang sudah didesain oleh PCNU Kota Depok, masa khidmah 2024-2029.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Depok, KH. Ahmad Solechan, M.Si. dalam arahannya menjelaskan bahwa Lakpesdam NU merupakan representasi gerakan intelektual NU, keberadaannya perlu melakukan kajian-kajian yang hasilnya dapat dijadikan sebagai landasan kebijakan bagi pemerintah, khususnya kota depok untuk kemaslahatan yang tidak saja dirasakan bagi warga NU tetapi juga  bagi masyarakat pada umumnya.

Ia menekankan bahwa NU sebagai bagian dari masyarakat sipil tidak bisa berjarak dengan pemerintah, sepanjang proyeksi kebijakan diarahkan pada agenda dan tujuan yang jelas untuk kemaslahatan warga NU dan kebaikan warga depok. 

“Lakpesdam NU Depok perlu menjadi lembaga pelopor untuk menyisir, bahkan menjadi getway di dalam menjaring kader atau sumber daya NU, maupun dalam melakukan maping dan menyusun data base sumber daya NU, agar distribusi kader NU Depok dapat dioptimalkan” ujarnya.

Rapat kerja berlangsung dengan lancar, masing-masing divisi memaparkan rencana program yang diproyeksikan untuk lima tahun mendatang. Semua keputusan dan hasil pembahasan dalam rapat kerja ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk kegiatan-kegiatan Lakpesdam PCNU Kota Depok di masa mendatang.

Sumber: RRI.co.id

The post Raker Lakpesdam NU Depok, Canangkan Program Strategis first appeared on LAKPESDAM.

Kerjasasama Lakpesdam PCNU Depok dengan Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

*Menakar Strategi Pengentasan Ragam Persoalan Kota Depok* 

*Narasumber:* 
  Teguh Dartanto, Ph.D (Dekan FEB UI)
  KH. Achmad Solechan, M.Si (Ketua PCNU Kota Depok)
  Dr. H. Dadang Wihana, M.Si (Kepala Bappeda Kota Depok)
  Asrul Rahman (Direktur Eksekutif Lakpesdam PBNU )

*Moderator*
Nurkholis, S.E., M.S.E. (Wakil Kepala PEBS FEB UI & Wakil Ketua Lakpesdam PCNU Kota Depok) 

Sabtu, 8 Maret 2025
15.30 – 18.00 WIB (Diakhiri Buka Bersama) 
Ruang Djoko Soetono, Lantai 3, Gedung Dekanat FEB UI, Kampus UI Depok 

Tersedia juga secara online!
Link Zoom : https://shorturl.at/5VvRJ
    Meeting ID: 845 2799 5251
    Passcode: bukber

Konfirmasi Kehadiran: https://bit.ly/pebs-lakpesdam

Jangan lewatkan kesempatan diskusi keren ini! Yuk, hadir dan ambil peran dalam membangun Kota Depok yang lebih baik!  

#TadarusRamadhan #LakpesdamPCNUDepok #FEBUI #PEBSUI #KotaDepok #BukaBersama 

The post TADARUS RAMADHAN DAN BUKA BERSAMA first appeared on LAKPESDAM.