Depok (Lakeosdam NU)– Wacana pembentukan Board of Peace (BoP) sebagai instrumen baru dalam merespons konflik global, khususnya Palestina, menjadi sorotan dalam forum Tadarus Ramadan Lakpesdam PCNU Kota Depok bertajuk “Board of Peace dan Strategi Indonesia di Panggung Perdamaian Dunia” yang digelar pada Selasa (3/3/2026).
Dalam diskusi yang berlangsung online itu, dua narasumber dihadirkan, yaitu Dr. Asep Kamaluddin Nashir, S.Ag., M.Si., dan Sunang Kori, S.E., M.M. Para pemateri mengupas isu tersebut dari perspektif hubungan internasional dan dinamika historis global yang saling berkelindan.
Mantan Ketua Umum Asosiasi Ilmu Hububngan Internasional Indonesia (AIHII), Asep Kamaluddin Nashir meminta Indonesia untuk bersikap tegas apabila BoP melenceng dari misi perdamaian. Menurutnya, Indonesia harus berani mengevaluasi bahkan meninggalkan keanggotaan BoP.
“Kalau BoP menjadi alat dominasi baru, maka Indonesia harus tegas. Jangan sampai ia menjadi substitusi permanen PBB dan keluar dari semangat awal pembentukannya,” tegas Asep.
Asep pun menjelaskan bahwa kemunculan BoP tidak bisa dilepaskan dari kritik Amerika Serikat terhadap Dewan Keamanan PBB yang dianggap lamban dalam menangani konflik global.
Namun, menurutnya, anggapan tersebut tidak sepenuhnya objektif. Pasalnya, pihak Amerika juga menjadi bagian dari negara yang mengakibatkan dinamika global juga menjadi tidak stabil.
“Secara faktual, lambannya PBB juga dipengaruhi oleh negara-negara besar itu sendiri, termasuk Amerika Serikat. Jadi ada paradoks di situ,” ujarnya.
Ia pun menila, BoP akan memiliki wajah ganda. Di satu sisi, lembaga ini menawarkan percepatan rekonstruksi Gaza karena didukung kekuatan finansial negara-negara anggotanya. Indonesia bahkan disebut diminta berkontribusi hingga Rp17 triliun untuk mendukung pemulihan tersebut.
Namun di sisi lain, ia mengingatkan adanya potensi hegemoni yang membayangi dunia global oleh satu kekuatan. Perdamaian, menurutnya, tidak sekadar berhentinya perang, tetapi juga menyangkut pengelolaan stabilitas ekonomi dan politik global.
“Dalam konteks kemanusiaan, ini adalah peluang besar bagi Indonesia untuk terlibat langsung dalam rekonstruksi Gaza. Apakah nanti berhasil atau tidak, itu bagian dari ikhtiar diplomatik kita,” katanya.
Sementara itu, Pengurus Lakpesdam PCNU Depok, Kori, melihat bahwa BoP sebagai fenomena yang berakar dari sejarah panjang dominasi global pasca-Perang Dunia II. Ia menilai dinamika geopolitik hari ini tidak bisa dilepaskan dari konfigurasi kekuatan besar dunia, terutama Amerika Serikat.
“BoP tidak lahir di ruang hampa. Ia punya akar historis dari bagaimana Amerika memosisikan diri sebagai kekuatan dominan pasca-Perang Dunia II,” ujarnya.
Kori juga menyinggung bagaimana relasi Amerika dengan konflik global, termasuk dukungannya terhadap Israel, memiliki dimensi historis dan politis yang kompleks. Dalam pandangannya, dinamika tersebut turut memengaruhi pola intervensi dan kebijakan perdamaian yang diusung Amerika di berbagai belahan dunia.
Ia mengaitkan konteks ini dengan sejarah kemerdekaan Indonesia yang, menurutnya, tidak sepenuhnya lepas dari konstelasi geopolitik global saat itu. Dari sudut pandang tersebut, ia menilai langkah Indonesia dalam merespons BoP harus dilakukan dengan kehati-hatian strategis.
“Perdamaian Gaza memang penting. Tetapi kita juga harus membaca siapa yang menginisiasi, apa kepentingannya, dan bagaimana implikasinya terhadap tatanan global,” katanya.
Dari sana, Tadarus Ramadan Lakpesdam PCNU Depok menghadirkan refleksi mendalam bahwa di balik adanya inisiasi perdamaian global, selalu ada dimensi politik, ekonomi, dan sejarah yang perlu dibaca secara kritis. Indonesia, dalam konteks ini, dituntut untuk cermat menimbang antara ikhtiar kemanusiaan dan menjaga kedaulatan sikap di panggung dunia.
(Rozi)